Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Rincian UMK Nunukan Tahun 2021

Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Rincian UMK Nunukan Tahun 2021

1. Gaji UMP

perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, pengertian UMP bisa dimaksudkan sebagai standar pendapatan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Rincian UMK Nunukan Tahun 2021 seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Bentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, diterangkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang semestinya diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki bentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut perintah dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dijadikan dengan menetapkan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup cocok, memandang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan diterangkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Sekiranya dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi sebab faktor yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran bila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Sekiranya ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur menurut Keperluan Hidup Layak (KHL) dengan menetapkan banyak hal.
Tapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Acuan hal yang demikian dijadikan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang semestinya Anda ketahui, ialah seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan upah dari tahun ke tahun sering menjadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila tidak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang terus disuarakan oleh para karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran spesifik buat upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Mengenai penentuan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beragam ragam unsur serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara terkait upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau aktor bidang usaha, pastinya Anda harus memahaminya. Di bawah ini ada pengertian dan keterangan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR adalah standar paling rendah yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk memastikan agar para karyawan mendapatkan upah sebagai pendapatan yang pantas.

Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memaparkan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.

Berdasar pada pemahaman itu dapat disimpulkan, jika UMR adalah standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi referensi atau alasan dalam penentuan besaran upah, tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan terendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa dibagi atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuat lagi istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup untuk suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur metode yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai cocok dengan tingkat kebutuhan cocok hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa memperoleh upah yang cocok. Tentunya hal itu cocok dengan bobot kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa komponen UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, semua format tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar upah minimum. Bentuknya ini cocok dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini ialah pembayaran bagus secara langsung maupun tidak untuk diberikan terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga pelbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang telah tidak diterapkan lagi, hal itu cocok Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan seperti itu, standar upah regional yang diatur oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa peraturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran cocok skala upah cocok kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR ialah standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan lazimnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Kepada Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang cocok pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin rujukan hal yang demikian menurut kebutuhan hidup cocok.
Hukuman, bila terdapat perusahaan yang tidak cakap membayar upah terhadap pekerja dituntaskan UMR atau UMK bisa melakukan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya telah dibatasi dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya instansi hal yang demikian cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, cocok UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan hukuman pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan peraturan ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk terhadap peraturan.
8. Langkah Kepada Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tidak dibayarkan cocok ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial. 
Ketentuan peraturan hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan via sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan perundingan bipartit bila selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Bentuknya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan terhadap pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara simpelnya, upah yang diberikan pada usaha mikro dan kecil diatur menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan seperti itu, besaran nominalnya meliputi nilai rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari pelbagai sisi hingga ketetapan pelegalan standar gaji hal yang demikian. semoga kabar ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,