Berita Seputar Dunia Kerja - Gaji UMP Toraja Utara Tahun 2000-2021

Berita Seputar Dunia Kerja - Gaji UMP Toraja Utara Tahun 2000-2021

1. Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Berita Seputar Dunia Kerja - Gaji UMP Toraja Utara Tahun 2000-2021 seringkali membikin bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Jika ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Daya Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, digambarkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang sepatutnya diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, padahal keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai rentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dibuat dengan menentukan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup cocok, melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan digambarkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Jika dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh karena elemen yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran seandainya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jika mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Keperluan Hidup Pantas (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Melainkan semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut dibuat dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah perihal standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa skor penting perihal ketentuan gaji UMR INDONESIA yang sepatutnya Anda ketahui, ialah seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun sering menjadi percakapan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah jika gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti mengundang ketimpangan ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang senantiasa digalakkan oleh para buruh, terutama pada hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran spesifik buat upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Akan halnya pemastian UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada bermacam jenis aspek serta fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi berkenaan upah atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh atau aktor usaha, tentulah Anda mesti mendalaminya. Berikut ada penjelasan dan penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimum yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR ialah untuk memastikan supaya para buruh mendapatkan penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.

Mengacu pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Gaji Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.

Berdasar pada penjelasan itu dapat disimpulkan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau dasar dalam pemastian besaran upah, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota usai ditentukan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terbaru atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa jadi sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Usai ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup satu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol metode yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai referensi supaya pelaku usaha memberikan bayaran kepada para pegawai cocok dengan tingkat keperluan cocok hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para energi kerja, sehingga bisa mendapatkan bayaran yang cocok. Tentunya hal itu cocok dengan beban kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Daya Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh format tunjangan tidak tetap bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Bentuknya ini cocok dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini ialah pembayaran baik secara langsung maupun tidak untuk dikasih kepada pekerja dan keluarganya. Mencakup juga beraneka, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Sedangkan ini istilah UMR memang sudah tidak diterapkan lagi, hal itu cocok Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan seperti itu, standar bayaran regional yang diatur oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa hukum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran cocok skala bayaran cocok kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR ialah standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada beberapa elemen dan lazimnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Kepada Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang cocok pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membuat referensi tersebut berdasarkan keperluan hidup cocok.
Hukuman, seandainya terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar bayaran kepada pekerja diatasi UMR atau UMK bisa menjalankan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya sudah dikendalikan dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, padahal faktanya instansi tersebut mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, cocok UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk kepada hukum.
8. Langkah Kepada Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan cocok ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan relasi industrial. 
Ketentuan hukum tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan menjalankan perundingan bipartit seandainya selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian bayaran. Bentuknya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih kepada pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara singkatnya, bayaran yang dikasih pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan seperti itu, besaran nominalnya meliputi skor rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari beraneka sisi hingga ketentuan pelegalan standar gaji tersebut. semoga berita ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,