Daftar UMK Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021/2022

Gaji UMR/UMP Halmahera Barat Terbaru

1. Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan semua tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, dibuktikan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang sepatutnya ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walaupun keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki rentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dijadikan dengan menentukan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup layak, melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibuktikan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Sekiranya dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh karena elemen yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Sekiranya ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Pantas (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Tapi semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut dijadikan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah tentang standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa poin penting tentang ketetapan gaji UMR INDONESIA yang sepatutnya Anda kenal, yakni seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah upah dari tahun ke tahun sering jadi percakapan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah jika gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama pasti memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap digalakkan oleh banyak buruh, terutama dalam hari buruh Nasional merupakan upah UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA mempunyai besaran khusus buat upah UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Akan halnya pengesahan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada bermacam jenis aspek dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara berkenaan upah atau standard gaji minimal di INDONESIA betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh ataupun eksekutor bidang usaha, pastinya Anda harus mengertinya. Di bawah ini ada pemahaman dan keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimal yang digunakan oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin supaya para karyawan menerima penghasilan sebagai pendapatan yang pantas.

Mengacu pada Ketentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Penghasilan Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.

Berdasarkan pemahaman itu dapat diambil rumusan, kalau UMR sebagai standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi rujukan atau alasan dalam pengesahan besaran upah, akan tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota usai ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) saja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya munculah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Pemberlakuannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada kawasan yang bersaungkutan.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur metode yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai referensi supaya pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai layak dengan tingkat keperluan layak hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para daya kerja, sehingga bisa mendapatkan upah yang layak. Tentunya hal itu layak dengan beban kerja.
2. Bagian UMR
Menurut surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas tentang pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU tentang ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Konsisten Bukan Bagian UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, segala format tunjangan tidak tetap bukan termasuk bagian standar upah minimum. Formatnya ini layak dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak tetap dalam hal ini yakni pembayaran bagus secara lantas ataupun tidak untuk dikasih terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga berjenis-jenis, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang sudah tidak diterapkan lagi, hal itu layak Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan demikian itu, standar upah regional yang ditetapkan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa peraturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran layak skala upah layak kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yakni standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa elemen dan biasanya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang layak pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membikin referensi tersebut berdasarkan keperluan hidup layak.
Sanksi, jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar upah terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK bisa melaksanakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya sudah dibatasi dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya instansi tersebut mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, layak UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Bayaran pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan peraturan ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan patuh terhadap peraturan.
8. Langkah Terhadap Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tidak dibayarkan layak ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik kekerabatan industrial. 
Ketetapan peraturan tersebut dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan diplomasi bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Formatnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih terhadap pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, upah yang dikasih pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan demikian itu, besaran nominalnya meliputi poin rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berjenis-jenis sisi hingga ketetapan pelegalan standar gaji tersebut. semoga berita ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,